Apakah Jepang negara demokratis, dan bagaimana sistem politiknya saat ini? Mari kita telaah.
Bagi Anda yang tertarik dengan intrik politik—atau sekadar berencana mengunjungi Jepang—mengetahui apakah negara ini menganut demokrasi dapat memberikan perspektif baru selama Anda berada di sana.
Omong-omong, jika Anda berencana mengunjungi Jepang, membawa iRoamly Jepang travel eSIM akan memastikan Anda tetap terhubung, memudahkan Anda untuk mengikuti berita terkini secara online selama perjalanan Anda.
Apakah Jepang adalah negara demokrasi?
Ya, Jepang adalah negara demokrasi secara resmi. Jepang menjadi demokrasi parlementer sejak mengadopsi konstitusinya pada tahun 1947 setelah Perang Dunia II.
Prinsip utama demokrasi—dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat—ditegakkan melalui pemilihan umum yang teratur, bebas, dan adil. Dalam pemilihan ini, warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih wakil mereka dan membentuk pemerintahan. Sistem ini memastikan suara rakyat didengar dalam menentukan masa depan negara.
Sejarah politik Jepang
Perjalanan Jepang menuju demokrasi secara signifikan dimulai setelah Perang Dunia II, di bawah pendudukan Jepang oleh Sekutu. Konstitusi baru, yang dikenal sebagai "Konstitusi Pasca-Perang," pada tahun 1947 mengubah secara revolusioner sistem pemerintahan kekaisaran dan menetapkan Jepang sebagai negara demokratis.
Selain memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum, konstitusi tersebut juga mencakup komitmen pada pasifisme, hak-hak sipil, dan penolakan terhadap perang.
Perubahan ini sangat mendasar bagi posisi Jepang di dunia, dan prinsip-prinsip konstitusi ini telah menjadi pedoman bagi pemerintahan negara selama lebih dari 70 tahun.
Bagaimana Jepang Diatur?
Jepang adalah monarki konstitusional, dengan sistem pemerintahan parlementer. Inti dari kekuasaan berada di tangan Diet Nasional—parlemen Jepang—yang terbagi menjadi dua majelis, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
Anggota Diet dipilih melalui sistem campuran antara daerah pemilihan berwakilkan satu orang dan sistem perwakilan proporsional, untuk memastikan berbagai pandangan terwakili dalam proses pembuatan undang-undang. Perdana Menteri, yang memiliki wewenang eksekutif atas pemerintahan, dipilih dari antara anggota Diet dan bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah.
Bentuk Demokrasi yang Dianut Jepang?
Demokrasi perwakilan. Inilah bentuk demokrasi yang diterapkan di Jepang, di mana para pejabat terpilih mewakili sekelompok warga negara. Meskipun demikian, Jepang memiliki fondasi demokrasi yang kuat, dengan sistem politik multipartai yang memungkinkan beragam ideologi politik untuk bersaing.
Warga negara yang berusia 18 tahun ke atas berhak memilih, menunjukkan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kemampuan warga dalam membentuk negara mereka. Selain itu, demokrasi di Jepang ditandai dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pemerintahan, yang didukung oleh kebebasan pers dan independensi lembaga peradilan.
Peran Kaisar dalam Demokrasi Jepang
Meskipun Jepang adalah demokrasi, negara ini juga mempertahankan sistem monarki, dengan Kaisar sebagai simbol negara tanpa kekuasaan administratif. Tugas Kaisar utamanya bersifat seremonial, terpusat pada acara-acara penting dalam kalender nasional, serta mempromosikan hubungan budaya Jepang dan persatuan bangsa. Dualisme antara monarki simbolis dan demokrasi yang berfungsi inilah yang membuat Jepang unik, menyatukan berabad-abad tradisi Jepang dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.
Pemerintah Jepang pada Tahun 2024
Pada tahun 2024, sistem ini masih berfungsi dengan baik di Jepang, membuktikan fleksibilitasnya dalam menghadapi berbagai peristiwa, baik global maupun domestik. Jepang telah melewati masa sulit ekonomi, tantangan demografi, dan ketegangan politik, sambil tetap mempertahankan struktur lembaga demokrasinya.
Etos demokrasi ini sangat memengaruhi perumusan hukum dan regulasi di Jepang. Pembaruan legislatif penting pada tahun 2024 mencakup legalisasi ganja di Jepang, peningkatan undang-undang privasi data untuk perlindungan konsumen yang lebih baik, dan regulasi lingkungan baru yang bertujuan mengurangi emisi karbon.
Partisipasi publik dalam proses politik tetap tinggi, menunjukkan bahwa saat ini, demokrasi di Jepang berjalan dengan baik.
Kesimpulan
Status Jepang sebagai negara demokratis memberikan banyak wawasan tentang negara tersebut, yang dapat memperkaya setiap kunjungan.
Nilai-nilai demokratis Jepang mendasari setiap pengalaman, baik saat Anda menjelajahi jalan-jalan bersejarah di Kyoto, maupun saat mengobrol dengan penduduk setempat sambil makan di Tokyo — itulah yang membuat Jepang menjadi Jepang.